Islamktp- Capres-cawapres Jokowi Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno beradu gagasan dan program di debat Pilpres 2019 perdana. Kedua pasangan calon akan bicara serta saling bertanya soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Ada 6 segmen dalam debat capres 2019 yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, ini. Dua segmen di antaranya, tiap paslon akan menjawab pertanyaan yang diajukan moderator. Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga juga saling bertanya pada dua segmen debat Pilpres 2019.
Dikutip dari visi-misi Jokowi-Ma’ruf, ‘Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’, paslon nomor urut 01 ini memiliki program penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi serta bermartabat dan tepercaya.
Khusus untuk program pencegahan dan pemberantasan korupsi, Jokowi-Ma’ruf menyebut korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa meruntuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa serta membawa dampak pada pemiskinan struktural. Untuk melawan korupsi, aspek pencegahan sama pentingnya dengan aspek penegakan hukum yang tegas.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi ini dikonsepkan Jokowi-Ma’ruf dengan program:
– Melaksanakan secara konsisten strategi nasional pencegahan korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya
– Meningkatkan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP)
– Memperkuat KPK
– Meningkatkan sinergi dan kerja sama antar institusi penegak hukum dam pemberantasan kejahatan korupsi
– Menggiatkan transaksi non tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang
– Mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang
Sementara itu, paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga dalam visi-misi dengan tagline ‘Indonesia Menang’ memiliki lima fokus program kerja nasional.
Khusus pada program aksi menguatkan gerakan pemberantasan korupsi, Prabowo-Sandiaga mengatakan, peran masyarakat semakin penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Demi memperkuat peran tersebut, pemerintah menurut Prabowo-Sandiaga harus menunjukkan komitmen terhadap gerakan pemberantasan korupsi.
Dalam program pemberantasan korupsi, Prabowo-Sandiaga menyatakan berkomitmen terhadap sejumlah hal, yakni:
– Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
– Menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi
– Merevisi Inpres Nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di mana Jaksa Agung dan Kapolri diinstruksikan untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detil lainnya yang justru berpotensi melindungi koruptor
– Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik
– Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi transparansi, mencegah korupsi dan menjaga keberlangsungan demokrasi
– Mendorong peran serta elemen masyarakat untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan kolektif dimulai dengan keteladanan para pemimpin di semua lini.
